Andik Irawan : Anggota Da’i Kamtibmas Porles Gresik
“Bahaya Darah Lebih Kuat dari Kompetensi: Nepotisme yang Melemahkan Kamtibmas”
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para aparat, dan saudara-saudaraku sekalian.
Hari ini kita membahas satu penyakit sosial yang pelan tapi pasti bisa merusak tatanan masyarakat, bahkan bisa melemahkan keamanan dan ketertiban bersama, yaitu ketika darah lebih kuat dari kompetensi, dan nepotisme lebih kuat dari meritokrasi.
Saudara-saudara sekalian,
Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kita memerlukan sistem yang adil, profesional, dan berbasis kemampuan.
Siapa yang bekerja keras, siapa yang memiliki kompetensi, siapa yang amanah—dialah yang pantas diberi kepercayaan.
Namun realitanya, banyak tempat yang justru dikuasai oleh semangat “keluargaisme”, “golonganisme”, atau nepotisme.”
Yang diangkat bukan karena mampu, tapi karena sedarah.
Yang diberi jabatan bukan karena layak, tapi karena teman.
Yang dipercaya bukan karena jujur, tapi karena masih satu “lingkaran”.
Inilah bibit ketidakadilan sosial yang menjadi ancaman serius terhadap Kamtibmas.
Bayangkan, ketika posisi strategis diisi bukan oleh orang yang ahli, tapi oleh kerabat yang tidak kompeten—apa yang terjadi?
Keputusan jadi salah arah, pelayanan publik jadi amburadul, kepercayaan masyarakat pun menurun.
Ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan pada pemimpin atau pengurus, maka tumbuhlah rasa iri, dendam, dan ketidakpuasan sosial.
Itulah sumber gesekan, konflik, bahkan potensi gangguan keamanan.
Rasulullah SAW pernah memperingatkan dalam hadis sahih:
“Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari)
Hadis ini tegas, bahwa amanah harus diberikan pada yang ahli, bukan pada yang dekat.
Sebab kalau tidak, kehancuran bukan hanya menimpa lembaga itu, tapi juga masyarakat di sekitarnya.
Dalam konteks Kamtibmas, nepotisme menimbulkan dua bahaya besar:
- Menurunnya kepercayaan publik kepada aparatur.
Masyarakat merasa tidak adil, akhirnya mudah tersulut amarah dan tidak mau patuh pada aturan. - Menurunnya kualitas pelayanan dan penegakan hukum.
Yang salah bisa bebas karena “orang dalam”, yang benar bisa kalah karena “tidak punya koneksi.”
Kalau ini dibiarkan, masyarakat bisa frustasi dan mengambil jalan sendiri, inilah awal kerusuhan sosial.
Saudara-saudara,
Kamtibmas bukan hanya urusan polisi, tapi tanggung jawab moral kita semua.
Dan menjaga Kamtibmas tidak cukup dengan patroli dan hukum, tapi juga dengan menjaga keadilan sosial di lingkungan kita.
Mari mulai dari diri kita masing-masing.
Kalau kita pemimpin, pilihlah orang karena kompetensi, bukan karena keluarga.
Kalau kita guru, didiklah anak-anak dengan nilai kejujuran, bukan hanya nilai ijazah.
Kalau kita rakyat, beranilah menolak praktik “asal kenal” dalam pelayanan publik.
Ingatlah, bangsa yang kuat bukan bangsa yang penuh hubungan darah,
tapi bangsa yang adil dan menghargai kemampuan setiap anak bangsanya.
Penutup: Mari kita bersama-sama membangun budaya meritokrasi — di mana yang berhak, yang berilmu, dan yang amanahlah yang diangkat.
Dengan begitu, kita tidak hanya memperkuat organisasi atau lembaga, tapi juga memperkokoh pondasi Kamtibmas yang sejati: rasa adil, aman, dan percaya di tengah masyarakat.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.